HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

PENGERTIAN HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

HUKUM adalah (1) peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis.

PRANATA adalah sistem tingkah laku sosial yg bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yg mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dl masyarakat; institusi

Pengertian Hukum Pranata Pembangunan Hukum adalah :

peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu.
keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan), vonis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum Pranata Pembangunan adalah peraturan resmi yang mengikat yang mengatur tentang interaksi antar individu dalam melakukan perubahan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan hidup.

Dalam arsitektur khususnya Hukum Pranata Pembangunan lebih memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan hidup yang berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungan binaan.

Interaksi yang terjadi menghasilkan hubungan kontrak antar individu yang terkait seperti adalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan ruang/bangunan untuk memenuhi kebutuhan bermukim.

Hukum pranata pembangunan memiliki empat unsur :

1. Manusia

Unsur pokok dari pembangunan yang paling utama adalah manusia.Karena manusia merupakan sumber daya yang paling utama dalam menentukan pengembangan pembangunan.

2. Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sumber daya alam sebagai sumber utama pembuatan bahan material untuk proses pembangunan.

3. Modal

Modal faktor penting untuk mengembangkan aspek pembangunan dalam suatu daerah.Apabila semakin banyak modal yang tersedia semakin pesat pembangunan suatu daerah.

4. Teknologi

Teknologi saat ini menjadi faktor utama dalam proses pembangunan.Dengan teknologi dapat mempermudah, mempercepat proses pembangunan.

STRUKTUR

Hukum Pranata di Indonesia :

1. Legislatif (MPR-DPR), pembuat produk hokum
2. Eksekutif (Presiden-pemerintahan), pelaksana perUU yg dibantu oleh Kepolisian (POLRI) selaku institusi yg berwenang melakukan penyidikan; JAKSA yg melakukan penuntutan
3. Yudikatif (MA-MK) sbglembaga penegak keadilan
4. Mahkamah Agung (MA) beserta Pengadilan Tinggi (PT) & Pengadilan Negeri (PN) se-Indonesia mengadili perkara yg kasuistik;
5. Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara peraturan PerUU
6. Lawyer, pihak yg mewakili klien utk berperkara di pengadilan, dsb

UUD HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN UNDANG - UNDANG NO.4 tahun 1992 tentang Perumahan & Pemukiman. Dalam Undang - Undang ini terdapat 10 BAB (42pasal) antara lain yang mengatur tentang :

Ketentuan Umum ( 2 pasal )
Asas dan Tujuan (2 pasal )
Perumahan ( 13 pasal )
Pemukiman ( 11 pasal )
Peran Serta Masyarakat ( 1 pasal )
Pembinaan (6 pasal )
Ketentuan Piadana ( 2 pasal )
Ketentuan Lain - lain ( 2 pasal )
Ketentuan Peralihan ( 1 pasal )
Ketentuan Penutup ( 2 pasal )

Pada Bab 1 berisi antara lain :

Fungsi dari rumah
Fungsi dari Perumahan
Apa itu Pemukiman baik juga fungsinya
Satuan lingkungan pemukiman
Prasarana lingkungan
Sarana lingkungan
Utilitas umum
Kawasan siap bangun
Lingkungan siap bangun
Kaveling tanah matang
Konsolidasi tanah permukiman

Bab 2 Asas dan Tujuan, isi dari bab ini antara lain : Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan penataan perumahaan dan pemukiman :

Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat
Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur
Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional
menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidangbidang lain.

Bab 3 Perumahan, isi bab ini antara lain :

hak untuk menempati /memiliki rumah tinggal yang layak
kewajiban dan tanggung jawab untuk pembangunan perumahan dan pemukiman
pembangunan dilakukan oleh pemilik hak tanah saja
pembangunan yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah harus dapat persetuan dari pemilik tanah / perjanjian
kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang ingin membangun rumah / perumahan
pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai Negara
Pemerintah mengendalikan harga sewa rumah
Sengketa yang berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah diselesaikan melalui badan peradilan
Pemilikan rumah dapat beralih dan dialihkan dengan cara pewarisan
dll

Bab 4 Permukiman, isi bab ini antara lain :

Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana T
ujuan pembangunan permukiman
Pelaksanaan ketentuandilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
Program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor mengenai prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum
Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dilakukan oleh badan usaha milik Negara
kerjasama antara pengelola kawasan siap bangun dengan BUMN
Di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan siap bangun Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan, bantuan dan kemudahan
ketentuan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha dibidang pembangunan perumahan
tahap - tahap yang dilakukan dalam pembangunan lingkungan siap bangun
kegiatan - kegiatan untuk meningkatkan kualitas permukiman
dll

Bab 5 Peran serta masyarakat, isi bab ini antara lain :

hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pembangunan perumahan / permukiman
keikutsertaan dapat dilakukan perorangan / bersama

Bab 6 Pembinaan, isi bab ini antara lain :

bentuk pembinanaan pemerintah dalam pembangunan
pembinaan dilakukan pemerintah di bidang perumahan dan pemukiman
Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah
dll.

Bab 7 Ketentuan Pidana, isi bab ini antara lain :

hukuman yang diberikan pada yang melanggar peraturan dalam pasal 7 baik disengaja ataupun karena kelalaian.
dan hukumannya dapat berupa sanksi pidana atau denda.

Bab 8 Ketentuan Lain-lain, isi bab ini antara lain :

Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan Undang-undang ini.
Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha badan tersebut dicabut.

Bab 9 Ketentuan Peralihan, isi bab ini antara lain :

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang perumahan dan permukiman yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini.

Bab 10 Ketentuan Penutup, isi bab ini antara lain :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 nomor 3,
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

Contoh Perjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Rumah Tinggal

SURAT PERJANJIAN

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal

antara

…………………………………….

dengan

…………………………………….

______________________________________________________________

____________________

Nomor : ……………………………

Tanggal : …………………….

Pada hari ini ………..…, tanggal ……..…………kami yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama :

……………………………………………………..

…………………………………..

Alamat : ……………………………………………………………………

Telepon : ……………………………………………………………………

Jabatan :

……………………………………………………..

…………………………………..

Dalam hal ini bertindak sebagai pemilik rumah tinggal dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Dan

Nama :

……………………………………………………..

…………………………………..

Alamat :

……………………………………………………..

…………………………………..

Telepon :

……………………………………………………..

…………………………………..

Jabatan :

……………………………………………………..

…………………………………..

Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana bangunan rumah tinggal dan selanjutnya disebut sebagai

Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Kontrak

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang terletak di

……………………………………………………………

Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik Pihak Pertama,

yang pembiayaannya ditanggung oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal

sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KONTRAK

Tujuan kontrak ini adalah bahwa Pihak Kedua bersedia melaksanakan dan, menyelesaikan pekerjaan

Pembangunan Rumah Tinggal yang berlokasi tersebut diatas.

Pasal 2

BENTUK PEKERJAAN

Bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Bangunan ( pelaksanaan konstruksi bangunan, sesuai dengan spesifikasi material dan bahan yang akan dilampirkan oleh pihak kedua pada saat

Penandatanganan Kontrak Kerja

Pasal 3

SISTEM PEKERJAAN

Sistem pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menggunakan system penunjukan langsung dengan memberikan anggaran biaya ( budget ) dengan system borongan per m2 (meter persegi ) luas bangunan dan adapun untuk perhitungan luas bangunan terlampir dalam draf kontrak ini. Dan harga satuan borongan pelaksanaan bangunan rumah tingga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah : Rp …………………. /m2

2. Total Anggaran Biaya pelaksanaan pembangunan rumah tinggal ini sebesar …………………………(………………………………………………………………………………………………. Rupiah )

dengan rincian

perhitungan sebagai berikut :

Luas Total Bangunan : ………………. m2

Total Harga Borongan : ……………….. m2 x

Rp ……………….. = Rp……………………………

Dan harga tersebut tidak termasuk :

a. Pajak – pajak yang di timbulkan atas pelaksanaan pembangunan termasuk : Pajak pelaksanaan

pembangunan, pajak membangun sendiri dan lain-lain.

b. IMB ( Ijin mendirikan bangunan ) mulai dari tingkat RT/RW, Lurah / Kepala Desa, Camat dan instansi terkait lainya.

Pasal 4

BIAYA

Adapun total biaya pelaksanaan pembangunan rumah tinggal tersebut adalah

Rp…………………………………………………………………………………………………………………………………………….Rupiah )

Pasal 5

SISTEM PEMBAYARAN

DOWN PAYMENT ( Uang Muka )

pembayaran 30 % x Rp ………………….. = Rp…………………………………………………………………………….. Rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat penandatanganan kontrak kerja dilakukan oleh kedua belah pihak.

TAHAP I

pembayaran 25 % x Rp …………………… = Rp………………………………………………………………………………… Rupiah ) dibayarkan setelah progres kerja fisik bangunan rumah tinggal mencapai 30%

TAHAP II

pembayaran 25 % x Rp …………………….. = Rp………………………………………………………………………………….. Rupiah ) dibayarkan setelah .progres kerja fisik bangunan rumah tinggal mencapai 55%

TAHAP III

pembayaran 15 % x Rp …………………….. = Rp……………………………………………………………………………………. Rupiah ) dibayarkan setelah progres kerja fisik bangunan rumah tinggal mencapai 80%

TAHAP IV

pembayaran 5 % x Rp …………………….. = Rp……………………………………………………………………………………. Rupiah ) dibayarkan setelah progres kerja fisik bangunan rumah tinggal mencapai 100%

Pembayaran tersebut dapat dilakukan cash tunai atau melalui

transfer ke rekening :

Penerima : …………………………………

Bank : …………………………………

No rekening : ………………………………..

Pasal 6

JANGKA WAKTU PENGERJAAN

Jangka waktu pengerjaan adalah ……. ( …………………) hari, terhitung setelah Pihak Pertama memberikan Surat Perintah Mulai Kerja kepada Pihak Kedua Apabila terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan pembangunan rumah tinggal dari waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua wajib membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar Rp.

10.000/hari. ( Sepuluh ribu rupiah perhari ).

Pasal 7

PERUBAHAN

Apabila pada waktu pengerjaan pelaksanaan bangunan rumah tinggal terdapat perubahan - perubahan terhadap luasan, posisi dan bentuk serta penambahan – penambahan lain di luar gambar kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka Pihak Pertama wajib membayar setiap perubahan pembongkaran dan pemasangan kembali bangunan yang dirubah tersebut yakni sebesar Rp. 120.000/M2. ( seratus dua puluh ribu rupiah ) per meter persegi luas bangunan yang mengalami pembongkaran & perubahan.

Pasal 8

MASA PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan berlaku selama 2 bulan, setelah selesai pekerjaan/serah terima hasil pekerjaan yang diikuti dengan penandatanganan berita acara penyerahan bangunan.

2. Apabila dalam masa pemeliharaan tersebut terdapat kerusakan yang disebabkan bukan dari pekerjaan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tidak berhak menuntut Pihak Kedua untuk mengerjakannya.

Namun, Pihak Kedua dapat memperbaiki kerusakan tersebut sesuai dengan formulir perubahan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka akan ditempuh cara-carasebagai berikut:

1. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

2. Melalui Panitia Arbitrase apabila perselisihan tersebut tidak bisa dilakukan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

Panitia Arbitrase tersebut terdiri dari:

Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA,
Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan
Seorang wakil yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

3. Dan apabila dengan kedua cara diatas tidak didapat penyelesain perselisihan maka langkah berikutnya bisa melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia

Pasal 10

Lain – Lain

Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama- sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.

Demikian Kontrak Kerja ini telah di setujui dan di tanda tangani untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.

Pasal 10

PENUTUP

Surat Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di —————- pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas, yang dibuat rangkap 2 (dua) yang berkekuatan hukum yang sama, dimana lembar pertama (asli) dan lembar kedua dibubuhi materei secukupnya.

Dibuat di : ———————–

Tanggal : ( —- tanggal,…………. bulan,……………tahun )

Pihak Pertama Pihak Kedua

( ……………………………) ( ………………………..)

Contoh 1

KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

Antara

CV. PEMATA EMAS

dengan

PT. KIMIA FARMA

Nomor : 1/1/2010

Tanggal : 25 November 2010

Pada hari ini Senin tanggal 20 November 2010 kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Richard Joe

Alamat : Jl. Merdeka Raya, Jakarta Barat

No. Telepon : 08569871000

Jabatan : Dalam hal ini bertindak atas nama CV. PEMATA EMAS disebut sebagai Pihak Pertama

Dan

Nama : Taufan Arif

Alamat : Jl. Ketapang Raya, Jakarta Utara

No telepon : 088088088

Jabatan : dalam hal ini bertindak atas nama PT. KIMIA FARMA disebut sebagai pihak kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatank ontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit yang dimiliki oleh pihak kedua yang terletak di Jl. Matraman no 9, Jakarta Timur.

Pihak pertama bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak kedua dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

Contoh Kasus 2

SURAT PERJANJIAN

NMR : 465/104/BKS/Dinkesos & PB

Tanggal :14Mei 2012

Kegiatan : Pembinaan Kepeloporan,keperintisan

Pekerjaan : Pembangunan Taman Pemakaman Pada Makam Pahlawan Bhakti Banua

Lokasi : Kecamatan Padang Batung,Kab.Hulu Sungai Selatan

Tahun : 2012

Kontraktor : CV.Moga

Nilai Kontrak : Rp 573.997.000

Sumber dana : APBD Kab.Hulu Sungai Selatan

Waktu kontrak : 180 hari

Contoh Kasus 3

PERJANJIAN KERJA KONSULTAN

Kegiatan : Pembangunan Proyek Rumah Tinggal Dua Lantai Luas 400 m2

Pekerjaan : PENGAWASAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Lokasi : Jl.Matraman Timur 69, Jakarta Timur, Indonesia

Tahun : 2008

Nama : Adi Gunawan

Jabatan : Dirut PT. Pembangunan Jaya

Alamat : Podomoro City, Jakarta Pusat, Indonesia

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Waktu : 6 bulan

Biaya Pekerjaan Pengawasan : Rp 800.000.000(delapan ratus juta rupiah

Cara Pembayaran : Dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut : tahap pertama 20%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 30%, tahap keempat 10%.

Contoh kasus 4

PEKERJAAN PEMBANGUNAN KIOS DAN RUMAH KOS

DI JL. PARANGLIRIS RAYA

TEGALREJO – SONDAKAN - LAWEYAN

S O L O

Pada hari ini Senin, tanggal 20, bulan Juni, tahun duaribu sebelas (20-6-2011), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Anastasia Esthe Pontjo Sarwendah

Alamat : Fajar Indah AD 2/3

Baturan - Colomadu

Karanganyar

Phone : 08164278946

Bertindak atas nama perorangan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,

II. Nama : Harry Suswanto

Alamat : Jl. Parang Liris Raya 14

Tegalrejo - Sondakan

Laweyan

Solo

Phone : 0816674393

Bertindak atas nama perusahaan CV. Dutamas Sakti, sebagai pemborong tenaga kerja dan bahan material, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua,

Pihak Pertama telah menyetujui dan memberikan tugas kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah tinggal yang berlokasi di Jl. Parangliris Raya, tegalrejo, Sondakan, Laweyan, Solo.

Pihak Kedua telah menyetujui melaksanakan pekerjaan tersebut yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Kedua belah pihak sepakat dalam hubungan kerja ini mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua adalah sesuai dengan gambar kerja, volume, specifikasi, serta RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disepakati bersama, yang mana akan dilampirkan juga pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh pihak kedua di sebalik perjanjian ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

2. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan jumlah atau volume pekerjaan dan spesifikasi bahan yang telah disetujui kedua belah pihak.

Pasal 2

BIAYA DAN VOLUME PEKERJAAN

1. Biaya pekerjaan ini adalah sejumlah Rp. 410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta rupiah) atau dengan jumlah volume sesuai gambar yang telah ditanda tangani (disetujui) kedua pihak (biaya ini diluar biaya perijinan dan pajak apabila ada).

2. Adapun cara pembayarannya akan dibayarkan sesuai termin yaitu sebagai berikut :

a) Ketika surat perjanjian ini ditanda tangani akan dibayar 25% atau sebesar Rp.102.500.000,-

b) Ketika akan didilaksanakan pekerjaan atap baja ringan dan pasang genteng akan dibayar 25% atau sebesar Rp. 102.500.000,-

c) Ketika akan dimulai pekerjaan pasangan keramik akan dibayar 25%atau sebesar Rp. 102.500.000,-

d) Ketika akan dimulai pekerjaan pengecatan dan politur akan dibayar20% atau sebesar Rp. 82.000.000,-

e) Ketika penyerahan kunci akan dibayar 5% atau sebesar Rp. 20.500.000,-

Pasal 3

PEKERJAAN TAMBAH KURANG

Jika Pihak Pertama berkehendak akan mengadakan perubahan segi desain, gambar yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan pekerjaan maka harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Pihak Kedua, dan diperhitungkan biayanya serta dibuat suatu addendum (perjanjian tambahan) yang ditanda tangani kedua pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAKAN DAN PEMELIHARAAN

Masa pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah penandatanganan surat perjanjian ini dan berakhir paling lambat tanggal 20 Desember 2011 atau selama 6 (enam) bulan dengan catatan bahwa 1 minggu sebelumnya secara garis besar pekerjaan tersebut sudah dapat dikatakan selesai dan bila belum selesai Pihak Kedua akan dikenai denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari jumlah harga kontrak terhadap setiap hari keterlambatan penyerahan pekerjaan dan/atau jumlah denda paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah harga kontrak.
Demikian juga mengenai keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) dari nilai termin yang diajukan terhadap setiap hari keterlambatan dan/atau jumlah denda paling tinggi sebesar 5% dari nilai termin yang diajukan, dengan catatan bahwa denda ini berlaku setelah 1 (satu) minggu tagihan tersebut diajukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
Masa pemeliharaan (retensi) adalah selama 3 bulan, terhitung dari serah terima kunci

Pasal 5

BAHAN, ALAT DAN GAMBAR

Bahan-bahan, alat-alat dan gambar serta segala sesuatunya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan tersebut akan disediakan oleh Pihak Kedua, kecuali apabila ada bahan/alat/gambar yang disediakan oleh Pihak Pertama, yang mana akan disebutkan dalam lampiran.

Apabila ada keterlambatan pengiriman bahan/alat/gambar dari Pihak Pertama yang mana mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pasal 4 dan lebih jauh mengakibatkan membengkaknya biaya lainnya, maka biaya-biaya keterlambatan/pembengkakan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, besarnya biaya yang diakibatkan oleh keterlambatan ini akan dihitung oleh Pihak Kedua dan dilaporkan/ditagihkan kepada Pihak Pertama.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah hal-hal diluar kemampuan Kedua Belah Pihak yang mengakibatkan tidak terlaksananya Isi Perjanjian ini seperti; bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan, petir), huru hara, kebakaran yang diakibatkan oleh tetangga, perang atau kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam bidang moneter (seperti kenaikan BBM, dan lain-lain) maka eskalasi atau kenaikannya akan dibicarakan oleh para pihak.

Keadaan force majeure seperti dimaksud pada ayat diatas, tidak dapat menjadi alasan PIHAK PERTAMA untuk pembatalan Perjanjian ini dan untuk kelanjutan pembangunanya akan dibicarakan oleh para pihak.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur dalam surat perjanjian tambahan yang keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian ini dibuat rangka 2 (dua) bermeterai cukup, mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

____________________ HARRY SUSWANTO

Pemilik

Kepada Yth,

Mba’ Titik

Di tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa pekerjaan pembangunan kios dan kos-kosan di Tegalrejo, akan kami mulai tanggal 20 Juni 2011.

Untuk tahap pertama adalah pembersihan lokasi, dilanjutkan pembangunan secara keseluruhan, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa karena pekerjaan ini nantinya ketemu hari raya idul fitri (lebaran tanggal 30 – 31 Agustus 2011) maka kami dan tenaga biasanya libur 7 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H.

Bersama surat ini juga kami lampirkan surat perjanjian, beserta gambar dan Specifikasi bahan yang akan dipakai, semua rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak.

Sedangkan untuk pengiriman termin, kami ada rekening di Bank BCA dengan nomor rekening : 165 – 130 8149, atas nama Harry Suswanto.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Solo, 15 Juni 2011

HARRY SUSWANTO

Contoh kasus 5